Menuju Era Blusukan Digital

Blusukan sudah menjadi model kedekatan pemimpin dengan rakyat. Metode yang popular dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut kini diikuti oleh banyak pemimpin lain. Blusukan mengandung filosofi kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Melihat, merasakan, menemani dan memberikan solusi secara cepat bagi beragam persoalan rakyat.

Pemimpin yang hadir langsung ditengah rakyatnya menunjukkan relasi yang harmonis. Menunjukkan kedekatan dan menyekat jarak yang semula bagitu jauh antara pimpinan dan rakyatnya. Kehadiran pemimpin secara fisik di tengah rakyatnya akan menumbuhkan semangat, optimisme sebagaimana ungkapan Ki Hajar Dewantara “Ing Madya Mangun Karsa”. Rakyat merasa diperhatikan, ditumbuhkan semangatnya sehingga kemauannya untuk maju akan tumbuh.

Aspek lain yang menjadi ciri khas blusukan adalah spontanitas, realitas dan aktualitas. Bawahan tidak bisa lagi memberikan laporan “asal bapak senang”. Pemimpin yang melihat realitas langsung di lapangan tidak bisa dibohongi dengan laporan rekayasa dari bawahannya. Rakyat bisa menyampaikan keluh kesahnya secara langsung kepada pemimpinya. Sementara pemimpin bisa melihat dengan kasat mata kondisi rakyatnya. Informasi yang diperoleh pemimpin sesuai realitas di lapangan sekaligus bersifat aktual.

Blusukan memang efektif untuk mendapatkan informasi terkini dan terakurat dari lapangan. Meski demikian dengan luas wilayah Indonesia yang mencapai 17 ribu pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke blusukan secara fisik tentu tidak bisa dilakukan terus-menerus. Blusukan secara fisik membutuhkan waktu, tenaga, dan mobilitas yang bisa menguras energi pemimpin. Selain melihat realita di lapangan seorang pemimpin juga harus memikirkan solusi dari beragam persoalan rakyatnya. Dia harus menjalin relasi, mengembangkan jaringan, menjalin komunikasi dengan legislatif, membina bawahan dan menyelesaikan persoalan administratif yang menyita waktu.

Karena itu untuk menunjang blusukan secara fisik dibutuhkan blusukan digital. Cara ini memungkinkan pemimpin mengakses informasi terbaru dan terakurat tentang rakyatnya. Blusukan digital juga bisa dilakukan dengan cepat dan mencakup wilayah yang lebih luas. Dalam waktu bersamaan seorang pemimpin bisa memantau kondisi pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi di berbagai tempat.

Untuk menjalankan blusukan digital dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.  Ruang kerja seorang pemimpin layaknya ruang kendali dimana pemimpin bisa melihat kondisi rakyat dan wilayahnya. Sinergi antara teknologi informasi dan komunikasi, integrasi sistem informasi manajemen dan akurasi basis data sangat diperlukan dalam blusukan digital. Kunci utama dari keberhasilan sistem blusukan digital ini adalah kekuatan jaringan, keterhandalan basis data, dan pembaharuan data yang cepat.

Misalnya pembaharuan data kependudukan yang akurat dan cepat akan mempermudah pemimpin membuat kebijakan kependudukan. Pembaharuan data perdagangan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang dilakukan secara rutin dan cepat akan memudahkan pengambilan keputusan ketika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak wajar. Integrasi dengan CCTV yang terpasang di berbagai penjuru akan memudahkan pemantauan kondisi jalan yang rusak, kemacetan, dan kemajuan pembangunan infrastruktur.

Beberapa program pemerintah saat ini sedang mengarah ke era blusukan digital. Salah satunya adalah rencana Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang menggagas 5 ribu desa online di seluruh Indonesia. Desa-desa ini akan menjadi proyek percontohan untuk sistem jaringan koneksi online untuk pemantauan kucuran dana desa di tahun 2015. Melalui sistem ini pemerintah bisa melihat kondisi desa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan cepat.

Prioritas utama dari program ini adalah desa-desa yang tersebar di daerah perbatasan. Kondisi desa di daerah perbatasan sangat memprihatinkan. Kondisi infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan public lainnya sangat jauh tertinggal. Karena itu dibutuhkan akselerasi pembangunan yang nyata. Daerah perbatasan adalah beranda bangsa sekaligus simpul-simpul persatuan yang harus dijaga. Tanpa upaya nyata untuk mengembangkan daerah perbatasan maka ancaman disintegrasi bangsa akan semakin kuat. Desa-desa di daerah perbatasan akan memilih bergabung dengan negara lain yang mampu memberikan perhatian dengan lebih baik.

Blusukan digital akan mampu menghasilkan potret kondisi desa dan penduduknya secara cepat dan massif. Pemerintah bisa memantau langsung kemajuan pembangunan desa.  Memastikan bahwa dana alokasi pembangunan desa bermanfaat sebagaimana mestinya.

Di Jawa Tengah

Salah satu kota di Jawa Tengah yang siap menerapkan konsep blusukan digital adalah Pekalongan. Perkembangan teknologi informasi berbasis open source telah mendorong kota ini menuju kota broadband (pita lebar). Data dari Pemkot Pekalongan menunjukkan saat ini sudah sekitar 90% terkoneksi jaringan fiber optic yang dipasang secara mandiri. Jaringan ini sangat bermanfaat untuk membangun sinergi online dari berbagai program dan layanan pemerintah. Sementara pusat ruang kendali dan monitor akan terpasang di kantor walikota. Melalui layar terkoneksi tersebut pemimpin bisa melakukan berbagai blusukan digital terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya.

Daerah-daerah lainnya bisa menerapkan konsep yang sama atau mengembangkan konsep lain yang sesuai karakteristik daerah. Semakin banyak daerah yang siap melakukan blusukan digital akan membawa Jawa Tengah lebih maju. Pelayanan publik lebih baik dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tidak menafikan hakekat blusukan

Blusukan secara fisik memiliki keterbatasan waktu, jangkauan dan kecepatan. Sehingga blusukan digital bisa menjadi solusi pendukung yang tepat. Meski demikian blusukan secara fisik tetap diperlukan karena hakikat kedekatan pemimpin dengan rakyatnya terwujud disini. Kehadiran blusukan digital hanya menunjang kinerja seorang pemimpin. Mempermudah, mempercepat dan memperluas jangkauan, bukan menafikan hakekat blusukan.

Kehadiran teknologi hanya bersifat mendukung, mempermudah dan tidak berarti menafikan hakekat dari sebuah aktifitas manusia. Blusukan secara fisik tetap diperlukan untuk membangun relasi harmonis pemimpin dengan rakyatnya. Sementara blusukan digital hanya bersifat menunjang dari sisi kecepatan dan keluasan akses.