Vaksin Palsu dan BPJS Isu Utama Capaian Bidang Kesehatan

Dalam kurun waktu 2 tahun pemerintahan Presiden Jokowi capaian positif bidang kesehatan dibarengi dengan beragam pemberitaan kasus yang menggerus capaian positif di bidang kesehatan tersebut.

Beberapa capaian positif dibidang kesehatan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2 tahun diantaranya adalah:

1. Penurunan angka kematian ibu (AKI)
2. Penguatan layanan kesehatan seperti peningkatan tenaga kesehatan di daerah terpencil, peningkatan fasilitas kesehatan
3.    Peningkatan Pasilitas Kesehatan (Faskes) yang menjadi mitra JKN
4.  Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN telah terpenuhi

Peningkatan alokasi anggaran minimal 5% dari APBN adalah amanat UU untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Amanat ini telah ditunaikan dalam waktu 2 tahun pemerintahan. Peningkatan alokasi anggara menjadi salah satu capaian positif bidang kesehatan yang jarang diketahui oleh masyarakat. 

Vaksin Palsu dan BPJS Kesehatan

Merebaknya vaksin palsu menjadi isu di bidang kesehatan yang menggerus kredibilitas kementrian kesehatan. Keberhasilan program vaksinasi seperti program Pekan Imuniasi Nasional (PIN) seolah tenggelam dengan gempita pemberitaan vaksin palsu yang mengikis kepercayaan public terhadap layanan kesehatan di Indonesia.

Jutaan masyarakat yang tertolong melalui program BPJS KEsehatan seolah tidak berarti dengan banyaknya pemberitaan tentang penelantaran pasien BPJS atau kesulitan klaim dan proses yang selama ini gipermasalhkan. Kalau BPJS masih banyak kekurangan ya kekurangan itu yang harus diperbaiki. Salah satu isu yang menghantam layanan BPJS Kesehatan adalah penilaian bahwa layanan ini dpandang dari kacamata agama Islam masih haram. Solusinya sebenarnya sederhana kalau BPJS masih dipnadang haram prosesnya  mari duduk bersama untuk membuat proses BPJS menjadi halal.

Kinerja PR Pemerintah 

Banyak hal positif dicapai pemerintah di bidang kesehatan tetapi hal negatif yang banyak diberitakan. Kondisi ini artinya perlu strategi komunikasi yang tepat dari PR pemerintah, jangan-jangan selama ini jajaran humas di berbagai level pemerintahan tidak bekerja maksimal atau bahkan tidak mengerti apa yang harus diperbuat.

Ada beberapa persoalan terkait humas di daerah. Saya pernah mengisi pelatihan humas untuk sebuah pemerintah daerah dan mereka yang diikutsertakan justru tidak memahami fungsi humas, tidak memiliki kemampuan teknis memedai di bidang komunikasi seperti analisi opini public, membuat berita, press release dan kemampuan teknis lainnya. Mereka mengakui kalau sebagian besar mereka adalah PNS yang dianggap tidak kompeten atau tidak memiliki keahlian khusus sehingga ditempatkan di humas. Tempat ini seolah menjadi pesakitan menampung PNS yang kurang kompeeten.

Semestinya bagian Humas diisi oleh orang-orang yang kompeten, memahami fungsi dan peran humas pemerintah sekaligus kemampuan analisis publik yang memadai. Merekalah yang berperan besar untuk menyampaikan capaian positif pemerintah di berbagai level sehingga masyarakat bisa mengetahui.

Masyarakat selama ini masih menjadikan media massa nasional dan sosial media sebagai rujukan untuk mengetahui informasi terbaru. Sementara media yang dimiliki pemerintah baik website resmi maupun akun sosial media masih belum dilirik.

Ini menjadi pekerjaan besar bagi humas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan agar bisa menyampaikan informasi positif kepada publik.

Sumber tulisan:

http://www.beritasatu.com/kesehatan/394680-2-tahun-pemerintahan-jokowi-inilah-capaian-bidang-kesehatan.html

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/14558